SUARADPR.COM – Fenomena anggota DPRD yang terlibat dalam kampanye selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kini menjadi sorotan publik. Sebagai individu yang berakar dari partai politik, setiap anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk mendukung pasangan calon (Paslon) yang didukung partainya. Namun, status ganda ini sering kali mengganggu fokus mereka dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Menanggapi hal ini, pemerintah telah mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan pejabat untuk mengambil cuti saat berkampanye. Sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 PKPU Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan bahwa “Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye di luar tanggungan negara/daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tarakan, Riswanto, menegaskan pentingnya langkah ini. Dalam keterangan yang disampaikan kepada wartawan Jumat (11/10), ia menjelaskan bahwa Bawaslu telah mengimbau anggota DPRD untuk mengambil cuti ketika terlibat dalam kampanye. “Cuti ini tidak harus dalam jangka waktu yang panjang; bahkan cuti satu hari pun sudah cukup,” ujarnya.
Riswanto menambahkan, “Hal ini sejalan dengan PKPU 13. Kami telah mengeluarkan surat himbauan, dan baru-baru ini saya juga berkesempatan untuk berdiskusi dengan dewan mengenai pentingnya mematuhi ketentuan ini. Meskipun tidak dilarang untuk berkampanye, mereka harus memiliki surat cuti. Cuti sehari tidak masalah, yang terpenting adalah statusnya sebagai cuti.”
Dengan demikian, anggota DPRD diharapkan dapat lebih fokus pada tugas mereka sebagai wakil rakyat sambil tetap memenuhi kewajiban politik mereka dengan mematuhi ketentuan yang berlaku.
This website online is really a walk-through for all the info you wished about this and didn’t know who to ask. Glimpse right here, and also you’ll positively discover it.