Peningkatan Pengawasan di Sektor Maritim, Founder NIC Minta DPR Bentuk Nomenklatur Intelijen Maritim

SUARADPR.COM – Founder Nusa Ina Connection, AbdullahKelrey, menyerukan pembentukan Badan Intelijen Maritim sebagai langkah penting untuk meningkatkan pengawasan di sektor maritim Indonesia. Ujar Kelrey, Jumat (18/10), Kelrey meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menginisiasi penyusunan nomenklatur lembaga tersebut guna memperkuat keamanan laut nasional.

Menurut Kelrey, ancaman keamanan di sektor maritim, seperti illegal fishing, penyelundupan, dan perompakan, memerlukan penanganan serius dan terstruktur. “Kita membutuhkan lembaga khusus yang memiliki kemampuan intelejen untuk memonitor aktivitas-aktivitas di laut. Koordinasi antara penegak hukum juga harus ditingkatkan,” ungkapnya.

Kelrey menambahkan, keberadaan Badan Intelijen Maritim akan membantu memudahkan kerja aparat di lapangan, terutama dalam pengawasan perbatasan dan jalur-jalur rawan penyelundupan. “Dengan adanya badan ini, kita bisa memiliki data intelijen yang lebih akurat dan cepat sehingga langkah pencegahan bisa dilakukan sebelum pelanggaran terjadi,” jelasnya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia di sektor maritim semakin kompleks, seiring dengan meningkatnya aktivitas ilegal di wilayah perairan Nusantara. “Tidak cukup hanya mengandalkan patroli laut. Kita harus cerdas dalam mencegah dan menindak kejahatan maritim, salah satunya dengan pendekatan intelijen yang lebih modern,” imbuhnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat upaya pengamanan di laut melalui sinergi antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Air (Polair), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Namun, Kelrey menilai langkah tersebut masih perlu diperkuat dengan intelijen yang khusus menangani potensi ancaman di lautan.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dalam upaya pemberantasan kejahatan maritim. “Pengawasan yang efektif bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha maritim,” pungkas Kelrey.

Pembentukan Badan Intelijen Maritim ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam menghadapi dinamika dan tantangan keamanan laut yang semakin berat. Dengan pengawasan yang lebih terpadu, Indonesia dapat lebih tangguh menjaga kedaulatan maritimnya dan melindungi sumber daya laut dari eksploitasi ilegal. (Asd).