SUARADPR.COM – Jenewa, 17 Oktober 2024 – Dalam pertemuan Majelis IPU ke-149 di Jenewa, ratusan anggota parlemen dari lebih 130 negara kembali menegaskan dukungan kuat untuk multilateralisme sebagai kunci menjaga perdamaian global. Di tengah meningkatnya konflik global, perubahan iklim, dan ancaman pandemi, seruan untuk kolaborasi internasional semakin mendesak.
Resolusi ini diajukan oleh Neema Luganira dari Tanzania dan Michelle Rempel Garner dari Kanada, yang menggarisbawahi dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Resolusi tersebut menyoroti pentingnya kerangka hukum global yang kokoh untuk menghadapi tantangan AI.
Mengatasi Krisis Global dengan Multilateralisme
Dalam pertemuan ini, anggota parlemen dari berbagai negara menyuarakan kekhawatiran atas krisis kemanusiaan yang semakin meluas. Mereka menekankan urgensi kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, konflik bersenjata, dan pandemi.
Resolusi ini menyerukan penolakan tegas terhadap penargetan warga sipil oleh angkatan bersenjata, termasuk pekerja kesehatan dan infrastruktur publik. Komite IPU untuk Penghormatan Hukum Humaniter Internasional juga menyerukan tekanan global terhadap konflik di Israel, Lebanon, dan Gaza untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
AI, Hak Asasi Manusia, dan Masa Depan Demokrasi
Resolusi penting lainnya yang diadopsi menyangkut dampak AI terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Parlemen global mendesak pengembangan kebijakan untuk mengurangi risiko AI terhadap hak-hak dasar, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Mereka juga menuntut regulasi ketat terhadap gambar intim deepfake dan konten AI yang menghasut kebencian serta kekerasan.
Beberapa poin penting dari resolusi AI ini termasuk:
- Meminimalkan dampak negatif AI terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.
- Meningkatkan regulasi terhadap gambar deepfake dan konten berbahaya yang dipicu oleh AI.
- Menyusun alat verifikasi untuk memastikan keaslian gambar dan konten online.
Parlemen dunia sepakat bahwa regulasi AI harus seimbang antara inovasi dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat.
Piagam IPU untuk Etika Sains dan Teknologi
Dalam forum ini, IPU juga memperkenalkan Piagam Etika Sains dan Teknologi, sebuah langkah penting untuk memastikan pengetahuan ilmiah dimanfaatkan dengan tanggung jawab etis. Piagam ini menekankan pentingnya keadilan global dan mengatasi ketidaksetaraan gender serta sosial-ekonomi dalam kemajuan ilmiah.
Deklarasi Jenewa: Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan
Di penghujung acara, Deklarasi Jenewa dikeluarkan untuk mempertegas komitmen para legislator dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi demi kepentingan umat manusia. Deklarasi ini mendorong jembatan digital, perlindungan hak asasi manusia, dan kerja sama global dalam tata kelola teknologi.
Sumber – Inter-Parliamentary Union
Komentar