SUARADPR.COM – Majelis Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-140 di Doha, Qatar, menjadi panggung bagi kecaman keras komunitas parlemen internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menimpa anggota parlemen di berbagai negara. Dalam sesi ini, IPU menyerukan tindakan tegas untuk melindungi hak-hak para legislator yang dianiaya.
Krisis HAM di Venezuela
Di antara kasus-kasus yang mencuat, Venezuela menjadi sorotan utama. Sebanyak 64 anggota parlemen dari koalisi oposisi Partai Meja Bundar Persatuan Demokratik (MUD) di Majelis Nasional Venezuela menghadapi ancaman serius. Mulai dari penahanan sewenang-wenang hingga intimidasi sistematis, anggota parlemen ini mengalami berbagai bentuk pelanggaran HAM. Mereka yang berseberangan dengan rezim Presiden Nicolás Maduro menghadapi tekanan ekstrem, termasuk pelarangan bepergian yang dialami dua anggota parlemen saat hendak menghadiri Majelis IPU di Doha.
Krisis di Turki: Kekebalan Parlemen Terancam
Di Turki, situasi tak kalah genting. Sejak 2015, lebih dari 600 tuduhan kriminal, termasuk terorisme, telah dikenakan terhadap 61 anggota Partai Rakyat Demokratik (HDP). Ratusan proses hukum terus berjalan, dengan sepuluh mantan anggota parlemen masih berada di balik jeruji. IPU mendapat undangan dari pemerintah Turki untuk mengirim delegasi pencari fakta guna meninjau proses hukum yang berlangsung, sekaligus bertemu dengan anggota parlemen yang ditahan.
Harapan Baru di Republik Demokratik Kongo
Kabar baik datang dari Republik Demokratik Kongo (RDK) dengan pembebasan mantan anggota parlemen Franck Diongo dan Eugène Diomi Ndongala. Keduanya telah menjadi simbol perjuangan melawan represi politik di RDK, di mana IPU telah melobi selama bertahun-tahun untuk membebaskan mereka. Meskipun demikian, IPU masih mengkritik ketidakadilan dalam kasus Ndongala, yang belum mendapatkan pengampunan presiden.
Filipina: Penahanan Senator De Lima Menjadi Fokus
Di Filipina, IPU terus memantau penahanan berkepanjangan Senator Leila de Lima yang telah berlangsung selama lebih dari dua tahun tanpa bukti kuat. IPU mendesak agar de Lima segera dibebaskan dan meminta pihak berwenang Filipina untuk menghentikan proses hukum yang dinilai tidak adil.
Kasus Maladewa Hampir Tuntas
Sementara itu, IPU hampir menyelesaikan semua kasus terkait pelanggaran HAM terhadap anggota parlemen Maladewa, kecuali satu kasus yang masih dalam proses hukum. Dari 44 anggota parlemen yang awalnya menjadi perhatian, sebagian besar telah mendapatkan keadilan dengan dibebaskan dari tuduhan setelah pergantian rezim pada 2018.
Latar Belakang IPU: Membela HAM dan Demokrasi Global
IPU merupakan organisasi parlemen global yang didirikan 130 tahun lalu. Saat ini, IPU beranggotakan 178 parlemen nasional dan 12 badan parlemen regional. IPU tidak hanya mempromosikan demokrasi, tetapi juga mengadvokasi hak asasi manusia bagi anggota parlemen melalui komite khusus. Setiap tahunnya, IPU menggelar pertemuan global untuk memperkuat kerja sama antarparlemen serta berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 yang diusung Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sumber – Inter-Parliamentary Union
Komentar