Komisi III DPR Janji Bahas RUU KUHAP secara Terbuka, Disiarkan Langsung lewat TV Parlemen

SUARADPR.COM – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pembahasan Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) akan dilakukan secara transparan dan terbuka. Seluruh rapat akan digelar di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, dan disiarkan secara langsung melalui TV Parlemen agar dapat diakses oleh publik di seluruh Indonesia.

“Kami pastikan semua rapat pembahasan KUHAP akan dilaksanakan di gedung DPR secara terbuka dan disiarkan secara langsung oleh TV Parlemen, sehingga bisa diikuti oleh masyarakat di manapun berada,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis pada Senin (21/4/2025).

Habiburokhman menyatakan, keterlibatan publik menjadi bagian penting dalam proses revisi undang-undang tersebut. Komisi III DPR akan terus membuka ruang partisipasi masyarakat, baik sebelum maupun sesudah rapat panitia kerja (Panja) RUU KUHAP dilaksanakan.

RUU KUHAP saat ini telah disahkan sebagai usul inisiatif DPR dan akan memasuki tahap pembahasan bersama pemerintah sesuai Tata Tertib DPR. “Kita berharap bisa segera memiliki KUHAP baru yang mampu menghadirkan keadilan sejati dalam proses hukum pidana,” ungkap politisi dari Partai Gerindra itu.

Habiburokhman juga memaparkan proses panjang pengajuan RUU KUHAP sebagai inisiatif DPR periode 2024–2029. Dimulai sejak 23 Oktober 2024, Komisi III membentuk tim dan menugaskan Badan Keahlian (BK) DPR untuk menyusun naskah akademik dan draf RUU.

Dalam proses penyusunan tersebut, BK DPR telah menggelar berbagai forum diskusi dengan pemangku kepentingan, termasuk Kejaksaan Agung, Polri, dan perwakilan dari koalisi masyarakat sipil. Kegiatan ini dilakukan untuk menyerap aspirasi dari berbagai kalangan secara komprehensif.

Puncaknya, pada 23 Januari 2025, BK DPR mengadakan webinar nasional yang menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah, akademisi, dan aparat penegak hukum. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta melalui platform Zoom dan lebih dari 7.300 peserta secara daring melalui kanal YouTube DPR RI.

“Peserta berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari perguruan tinggi, kementerian dan lembaga, organisasi masyarakat, organisasi advokat, hingga aparat penegak hukum,” jelasnya.

Hasil dari rangkaian kegiatan tersebut menjadi dasar kuat bagi DPR untuk menetapkan RUU KUHAP sebagai usul inisiatif pada 19 Maret 2025. Komisi III menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat demi menghasilkan KUHAP baru yang adil, modern, dan relevan dengan dinamika hukum Indonesia saat ini.