Pilkada Dipilih DPRD? Politisi Golkar: Politik Uang Tetap Menghantui

SUARADPR.COM  – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, merespons wacana Presiden RI Prabowo Subianto yang mengusulkan agar pemilihan kepala daerah kembali dilakukan melalui DPRD. Zulfikar mempertanyakan efektivitas wacana tersebut dalam menghapus praktik politik uang. Menurutnya, politik uang bisa terjadi baik dalam pemilihan langsung maupun melalui DPRD.

“Kalau sekarang ada politik uang dalam pemilihan langsung, pemilihan lewat DPRD juga sama. Kita sudah punya pengalaman seperti itu,” ujar Zulfikar dalam keterangan resminya, dikutip dari Suaradpr.com, Selasa (17/12/2024).

Zulfikar menegaskan bahwa Pasal 18 Ayat 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan kepala daerah—baik gubernur, bupati, maupun wali kota—dipilih secara demokratis. Ia menjelaskan bahwa ada dua mekanisme demokrasi dalam pemilihan kepala daerah:

1. Mandat Tunggal: Rakyat memberikan mandat hanya kepada wakilnya di lembaga legislatif (DPR/DPRD). Selanjutnya, DPRD yang memilih kepala daerah.
2. Mandat Terpisah: Rakyat memilih secara langsung wakil legislatif sekaligus kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Secara akademis, Zulfikar menyatakan kedua mekanisme ini memiliki derajat demokrasi yang setara. Namun, Indonesia memilih sistem pemilihan langsung berdasarkan pengalaman buruk dengan mekanisme mandat tunggal di masa lalu.

“Ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD, persoalan yang muncul lebih berkutat di level elite. Lalu, posisi rakyat itu di mana? Padahal, sesuai dengan pembukaan UUD 1945, kedaulatan ada di tangan rakyat,” tegasnya Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Menurut Zulfikar, sistem pemilihan langsung menegaskan kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki hak penuh untuk memilih pemimpin daerah mereka, sehingga pemerintahan yang terbentuk benar-benar berlandaskan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

“Semangat kita saat itu adalah menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Pilkada langsung memberikan insentif psikologis dan sosial. Ekosistem demokrasi terbentuk karena calon kepala daerah harus betul-betul merumuskan program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, bahkan sejak proses pencalonan,” ungkap politisi dari Fraksi Golkar tersebut.

Zulfikar menambahkan bahwa Pilkada langsung memberikan keuntungan lain, yakni mendorong calon kepala daerah untuk lebih dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan mereka secara langsung.