Pimpinan DPR Soroti PMI Nonprosedural, Desak Penyelesaian Masalah Perlindungan Pekerja Migran

SUARADPR.COM – Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, memberikan perhatian serius terhadap masih maraknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat melalui jalur nonprosedural. Kondisi ini, menurut Cucun, menimbulkan berbagai dampak negatif yang merugikan pekerja migran Indonesia.

“Kami berharap Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) segera menyelesaikan pekerjaan rumah yang mendesak, termasuk penanganan masalah PMI yang masih memilih jalur tidak resmi untuk bekerja di luar negeri,” ujar Cucun dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Selasa (28/1/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul insiden tragis yang menimpa sejumlah PMI di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia, pada Jumat (24/1). Dalam kejadian tersebut, otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM), menembak kapal yang diduga membawa PMI nonprosedural. Akibatnya, satu orang meninggal dunia, sementara empat lainnya mengalami luka-luka, termasuk satu yang kritis. Para korban diketahui berasal dari Aceh dan Riau.

Cucun menegaskan bahwa pembentukan Kementerian PPMI oleh Presiden Prabowo Subianto mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja migran Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa masalah mendasar seperti penyekapan, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga kekerasan terhadap PMI masih menjadi tantangan besar.

“Selain kekerasan, kita juga menghadapi maraknya kasus perdagangan orang. Banyak WNI yang disekap dan dipaksa bekerja sebagai admin judi online di luar negeri. Ini memerlukan langkah terobosan untuk menyelamatkan mereka,” kata politisi dari Fraksi PKB ini.

Cucun menilai perlu adanya penguatan regulasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak tergoda bekerja di luar negeri melalui jalur ilegal. Ia berharap pemerintah, melalui kementerian terkait, dapat memberikan solusi komprehensif guna mencegah meningkatnya jumlah korban PMI nonprosedural.

“Kita harus memastikan warga negara kita tidak lagi menjadi korban perdagangan manusia atau kekerasan hanya karena mereka tergiur janji-janji manis dari jalur tidak resmi. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang proaktif dan solutif,” tutupnya.