Presiden Prabowo Akan Umumkan Bantuan untuk Guru Honorer Non-ASN pada Hardiknas 2025

SUARADPR.COM – Pemerintah tengah merampungkan skema bantuan tunai bagi guru honorer non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN), yang rencananya akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei 2025 mendatang.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyebut bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kesejahteraan para guru non-ASN yang telah mengabdi di berbagai daerah. Dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, pada Selasa (22/4/2025), Lalu mengungkapkan bahwa nominal bantuan yang diusulkan berkisar antara Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu per bulan.

“Guru-guru non-ASN dengan kualifikasi tertentu nanti akan diberikan bantuan rutin. Besarannya masih dalam proses finalisasi, tapi kisarannya antara Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu per bulan,” ujar Lalu Hadrian kepada wartawan usai rapat tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Meski sempat disebut sebagai “tunjangan”, Menteri Abdul Mu’ti mengoreksi istilah tersebut. Ia menegaskan bahwa bentuk dukungan ini adalah bantuan bagi guru honorer, bukan tunjangan seperti yang diberikan kepada ASN.

“Bukan tunjangan ya sebutannya, tapi bantuan untuk guru honorer. Ini penting agar tidak keliru dalam persepsi publik,” ujar Mu’ti.

Bantuan untuk guru honorer ini merupakan salah satu dari empat program prioritas pemerintah dalam sektor pendidikan yang akan dicanangkan Presiden. Tiga program lainnya meliputi rehabilitasi sekolah, digitalisasi pendidikan, dan dukungan pendidikan lanjutan bagi guru yang belum memiliki ijazah D4 atau S1.

Abdul Mu’ti belum merinci secara pasti jumlah guru yang akan menerima bantuan tersebut, maupun kriteria lengkap penerimanya. Namun, ia menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya di tingkat dasar dan menengah.

“Fokus utama kita adalah memastikan guru-guru non-ASN mendapat perhatian yang layak, baik dari sisi kesejahteraan maupun pengembangan kompetensi. Ini bagian dari reformasi pendidikan yang akan terus kita dorong,” tegasnya.

Program bantuan ini diharapkan menjadi angin segar bagi ribuan guru honorer di Indonesia yang selama ini berjuang di tengah keterbatasan, sekaligus memperkuat fondasi pendidikan nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.