Trump Guncang Departemen Kehakiman: Selusin Pengacara Diberhentikan, Kasus Pidana Dibubarkan

SUARADPR.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat langkah kontroversial dengan memecat selusin pengacara di Departemen Kehakiman, Senin lalu. Keputusan ini diumumkan di tengah upaya Partai Republik untuk memperkuat kendali mereka atas institusi hukum negara tersebut.

Menurut seorang pejabat senior, pemecatan ini dilakukan setelah Penjabat Jaksa Agung James McHenry, yang ditunjuk langsung oleh Trump, menyimpulkan bahwa para pengacara tersebut tidak dapat dipercaya untuk menjalankan agenda pemerintahan. “Mereka dianggap tidak mampu melaksanakan agenda Presiden dengan setia karena peran penting mereka dalam mengadili kasus-kasus terhadap Trump,” ujar pejabat itu, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (28/1/2025).

Dalam salinan surat pemberhentian yang diperoleh Reuters, McHenry menegaskan bahwa langkah ini sesuai dengan konstitusi Amerika Serikat, mengingat Presiden adalah kepala eksekutif negara.

Pemecatan ini terjadi setelah penasihat khusus Jack Smith, yang memimpin dua penuntutan federal terhadap Trump, mengundurkan diri awal bulan ini. Smith sebelumnya menangani kasus dugaan penyimpanan dokumen rahasia di klub sosial Trump di Florida dan upaya mengganggu sertifikasi pemilu 2020. Namun, kedua kasus ini dibatalkan oleh Departemen Kehakiman setelah Trump kembali terpilih pada November lalu, dengan alasan kebijakan yang melarang penuntutan terhadap presiden yang sedang menjabat.

Di hari yang sama, jaksa federal terkemuka di Washington, Ed Martin, yang juga orang kepercayaan Trump, memulai tinjauan internal atas penggunaan tuduhan penghalangan kejahatan dalam kasus pemilu 6 Januari 2021. Tinjauan ini muncul setelah Mahkamah Agung memperketat batasan hukum terkait pelanggaran tersebut dalam keputusan 6-3 tahun lalu. Akibatnya, beberapa dakwaan terhadap terdakwa kasus pemilu harus dibatalkan.

Tidak hanya itu, pemerintahan Trump juga menugaskan kembali 20 pejabat senior Departemen Kehakiman. Langkah ini termasuk pemindahan Bradley Weinsheimer, seorang pejabat dengan reputasi etika tinggi, dan Corey Amundson, mantan Kepala Bagian Korupsi Publik. Keduanya sebelumnya memberikan nasihat kepada Jaksa Smith.

Perombakan besar-besaran ini terjadi hanya beberapa hari sebelum Senat AS dijadwalkan melakukan pemungutan suara terhadap calon Jaksa Agung pilihan Trump, Pam Bondi. Bondi akan menghadapi uji kelayakan oleh panel Senat pada Rabu mendatang.

Trump dan sekutunya telah lama memandang Departemen Kehakiman dengan penuh kecurigaan. Mereka meyakini bahwa lembaga ini digunakan untuk menyudutkan Trump melalui dakwaan pidana terkait keamanan nasional dan pemilu. Langkah ini dinilai sebagai bentuk pembalasan terhadap jaksa penuntut yang mengejar Trump dan para pendukungnya selama masa jabatannya.

Tindakan Trump untuk mengguncang struktur internal Departemen Kehakiman mencerminkan upaya intensifnya untuk mengonsolidasikan kekuasaan. Meski menuai kritik tajam, langkah ini juga memperlihatkan keberanian politiknya dalam menghadapi berbagai tuntutan hukum. Namun, implikasi dari pemecatan dan pembatalan kasus ini akan terus menjadi sorotan, terutama terkait dampaknya terhadap independensi hukum di Amerika Serikat.