Skandal Avtur Oplosan Mengguncang Maluku, PELANUSA Desak Kapolri Copot Kapolda!

SUARADPR.COM — Kasus skandal 15 ton Avtur oplosan yang mengguncang Kota Ambon kini menyeret dua oknum anggota Polri, dan menimbulkan gelombang desakan keras kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar segera mencopot Kapolda Maluku. Desakan ini dipelopori oleh Pemerhati Lingkungan Nusantara (PELANUSA), yang menilai bahwa institusi kepolisian di Maluku sedang berada dalam titik nadir kepercayaan publik akibat dugaan keterlibatan aparat dalam kejahatan migas.

Dua oknum, Iptu GW dan Aiptu ST, disebut berada langsung di lokasi saat aksi kriminal pengisian Avtur ilegal ke kapal berlangsung di Pelabuhan Galala, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Fakta ini membuka dugaan keterlibatan struktural dan sistemik di tubuh kepolisian dalam melindungi mafia migas.

“Kami mendesak Kapolri segera mencopot Kapolda Maluku! Tidak ada tempat bagi pemimpin wilayah yang gagal menjaga integritas institusi. Jika tidak, ini adalah bentuk pembiaran terhadap kejahatan yang menghancurkan bangsa dari dalam,” tegas Kabid Politik dan Ekonomi PELANUSA, Wahyu K.

PELANUSA juga menuntut pemeriksaan menyeluruh terhadap dua oknum tersebut dengan menelusuri rekaman percakapan WhatsApp dan transaksi keuangan mereka. “Tracking digital harus dilakukan. Kalau tidak ada yang disembunyikan, mengapa takut transparansi?” tambah Wahyu.

Skandal ini mencuat setelah Direktorat Reskrimsus Polda Maluku melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap tiga pelaku utama: Theo (otak pengoplosan), Leo (sopir mobil tangki), dan seorang anak buah kapal (ABK). Barang bukti 15 ton Avtur oplosan diamankan di lokasi.

“Namanya Theo, panggilannya Theo. Orangnya sudah kita amankan. Ada Leo juga, sopir mobil. Satunya ABK, dibawa karena takut. Theo itu yang mengoplos,” kata Direktur Ditreskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol. Piter Yanottama saat dikonfirmasi media.

Namun publik dibuat geram ketika Kombes Piter berdalih bahwa kehadiran dua oknum anggota Polri di lokasi hanya karena “pertemanan”.

“Mereka hanya diminta bantu, karena teman. Tidak ada beking. Kalau beking, berarti dari awal. Ini tidak,” ujarnya, yang justru memperkeruh opini publik.

Bagi PELANUSA, penjelasan ini adalah bentuk pelecehan terhadap akal sehat rakyat. “Ini bukan pertemanan! Ini adalah pembiaran terhadap pengkhianatan terhadap negara!” tegas Wahyu.

Kasus ini bukan hanya tentang minyak oplosan — ini tentang kehancuran moral institusi yang seharusnya melindungi hukum. Jika Kapolri tidak bertindak, maka rakyat akan menilai: hukum hanya tajam ke bawah, dan tumpul ke atas.