oleh

Daya Beli Masyarakat Indonesia Anjlok, Pemerintah Bisa Apa?

-BERITA-399 Dilihat

Oleh: Amat Kelrey (Founder mOne)

SUARADPR.COM – Dalam beberapa tahun terakhir, daya beli masyarakat Indonesia terus menjadi sorotan, terutama di tengah tekanan ekonomi global yang semakin tidak menentu. Mulai dari dampak pandemi COVID-19, inflasi yang merangkak naik, hingga ketidakstabilan harga komoditas global telah mempengaruhi perekonomian rumah tangga. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: ketika daya beli masyarakat anjlok, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasinya?

Pertama, perlu dipahami bahwa daya beli mencerminkan kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Ketika daya beli menurun, masyarakat cenderung mengurangi pengeluaran, terutama untuk barang-barang non-esensial. Penurunan ini berpotensi memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, mengingat konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Oleh karena itu, menjaga stabilitas daya beli masyarakat merupakan tantangan strategis yang harus segera dijawab oleh pemerintah.

Salah satu langkah yang bisa ditempuh pemerintah adalah dengan mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang paling rentan. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Sembako, misalnya, bisa menjadi instrumen yang sangat efektif dalam mempertahankan daya beli masyarakat kelas bawah. Bantuan semacam ini tidak hanya meringankan beban hidup, tetapi juga menjaga stabilitas permintaan di pasar domestik.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu mendorong kebijakan fiskal yang lebih berani, seperti pengurangan pajak untuk sektor-sektor tertentu, khususnya UMKM yang sangat bergantung pada daya beli konsumen lokal. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, dan mereka paling merasakan dampak ketika daya beli masyarakat menurun. Dengan memberikan insentif pajak dan kemudahan akses pembiayaan, UMKM dapat terus beroperasi dan mempertahankan lapangan kerja, sehingga membantu stabilisasi ekonomi secara keseluruhan.

Inflasi yang tinggi adalah faktor lain yang turut menekan daya beli masyarakat. Pemerintah, melalui Bank Indonesia, perlu mengontrol inflasi dengan kebijakan moneter yang tepat. Salah satunya dengan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan harga bahan pangan serta energi. Intervensi di pasar pangan melalui operasi pasar atau subsidi harga untuk komoditas pokok juga bisa dilakukan untuk menjaga agar inflasi tidak melambung terlalu tinggi dan merusak daya beli masyarakat.

Selain itu, perbaikan infrastruktur dan akses logistik yang lebih efisien juga berperan penting. Ketika biaya distribusi barang, terutama di daerah-daerah terpencil, masih tinggi, harga barang akan otomatis naik, dan ini menambah beban konsumen. Pemerintah bisa mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang belum terjangkau, serta menciptakan rantai distribusi yang lebih efisien dan terintegrasi, sehingga harga barang di pasar bisa lebih stabil.

Di tengah tekanan ekonomi global, ketergantungan Indonesia pada impor bahan pangan dan energi juga menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah perlu merancang strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi. Meningkatkan produksi dalam negeri melalui intensifikasi pertanian dan diversifikasi sumber energi menjadi langkah penting untuk mengurangi tekanan pada harga komoditas impor, yang secara langsung mempengaruhi daya beli masyarakat.

Peran sektor keuangan juga tidak bisa diabaikan. Akses ke layanan keuangan yang lebih inklusif akan membantu masyarakat mengelola keuangan mereka lebih baik di tengah kondisi sulit. Pemerintah dapat mendorong program inklusi keuangan dengan memperluas akses kredit berbunga rendah dan mempromosikan literasi keuangan, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan ekonomi yang lebih bijak dan terhindar dari jerat utang yang mencekik.

Selain kebijakan jangka pendek, pemerintah perlu memikirkan langkah jangka panjang yang lebih struktural, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi. Dengan memiliki keterampilan yang lebih baik, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi dan beralih ke pekerjaan yang lebih produktif dan bernilai tambah tinggi. Ini akan membantu menciptakan lapangan kerja yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Kemudian, dalam hal pengelolaan utang negara, pemerintah harus bijak. Defisit anggaran memang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi jika pengelolaannya tidak tepat, justru bisa memperparah kondisi ekonomi dan menekan daya beli masyarakat di masa depan. Pemerintah harus fokus pada pengelolaan utang yang produktif, yakni utang yang digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur dan sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Lebih jauh lagi, kebijakan subsidi harus ditata ulang. Subsidi energi, misalnya, seringkali menjadi beban bagi anggaran negara dan tidak tepat sasaran. Pemerintah harus memastikan bahwa subsidi yang diberikan benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, dan bukan justru dinikmati oleh kelompok kelas menengah ke atas. Dengan penataan subsidi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa lebih efektif dalam menjaga daya beli masyarakat yang benar-benar rentan.

Tidak kalah penting, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan menjadi kunci. Ketika masyarakat merasakan bahwa kebijakan pemerintah dijalankan dengan jujur dan adil, maka kepercayaan mereka kepada pemerintah akan meningkat. Kepercayaan ini akan menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi yang datang silih berganti.

Di sisi lain, masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan. Dialog antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus lebih terbuka dan inklusif. Dengan mendengarkan suara dan kebutuhan masyarakat secara langsung, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.

Pada akhirnya, menjaga stabilitas daya beli masyarakat tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Diperlukan kerjasama yang solid antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas. Dengan sinergi yang kuat dan kebijakan yang tepat sasaran, daya beli masyarakat dapat dipulihkan, sehingga ekonomi Indonesia tetap bertumbuh dengan berkelanjutan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *