Suaradpr.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mempertanyakan komposisi tim Operation Management Office Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Menhut) Raja Juli Antoni. Ia menyoroti transparansi dalam proses seleksi serta latar belakang para personel yang dianggap kurang relevan dengan isu lingkungan.
“Publik berhak tahu siapa yang menyeleksi dan bagaimana prosesnya. Jangan sampai tim ini hanya diisi oleh orang-orang dari partai tertentu tanpa kompetensi di bidang kehutanan dan lingkungan,” kata Alex kepada awak media, Senin (10/3/2025).
FOLU Net Sink 2030 merupakan program strategis pemerintah dalam menekan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Program ini menargetkan tingkat serapan karbon lebih tinggi daripada emisi pada 2030.
Menurut Alex, pada periode sebelumnya, tim FOLU Net Sink 2030 lebih banyak diisi oleh pejabat kementerian dan akademisi yang memiliki keahlian di bidang lingkungan. Namun, komposisi saat ini dinilai lebih politis dan berpotensi bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kalau Menhut tidak transparan, publik bisa menilai ini sebagai bagi-bagi jabatan untuk kolega politik. Padahal, semangat pemerintahan Presiden Prabowo adalah membangun birokrasi yang profesional,” tegas politisi PDI-Perjuangan dari Dapil Sumatera Barat itu.
Alex pun mendesak agar Menhut segera membuka mekanisme seleksi secara transparan dan memastikan tim ini bekerja sesuai tujuan utama, yakni menekan emisi karbon dan menjaga kelestarian lingkungan.
Sebagai informasi, tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dibentuk oleh Kementerian Kehutanan untuk menjalankan strategi pengurangan emisi karbon. Dari total 43 anggota tim, setidaknya lima di antaranya disebut memiliki latar belakang sebagai politisi.
Komentar