Warisan Politik Jokowi

Penulis – Abdullah Kelrey (Fouder Nusa Ina Connection)

SUARADPR.COM – Sebagai pemimpin dua periode, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meninggalkan jejak yang signifikan dalam politik Indonesia. Namun, dengan masa jabatannya yang semakin mendekati akhir, banyak yang mulai mempertanyakan bagaimana warisan politiknya akan diingat, terutama dalam konteks demokrasi yang diklaim semakin melemah. Apakah demokrasi Indonesia sedang berada di ambang krisis?

Demokrasi yang Tergerus
Selama masa pemerintahan Jokowi, Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan yang menguji ketahanan demokrasinya. Salah satu sorotan utama adalah peningkatan sentralisasi kekuasaan di tangan eksekutif. Berbagai kebijakan yang kontroversial, mulai dari pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja hingga pengendalian terhadap oposisi politik, sering kali memicu kekhawatiran akan melemahnya prinsip-prinsip demokrasi.

Banyak pengamat politik menilai bahwa kontrol berlebihan terhadap institusi demokrasi seperti DPR dan peran partai politik yang semakin melemah dalam menjalankan fungsi check and balance telah berkontribusi pada krisis demokrasi ini. Kebijakan yang diambil kerap dianggap menguntungkan kelompok elit, dengan mengabaikan suara rakyat dan minimnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Oposisi yang Semakin Terpojok
Salah satu ciri demokrasi yang sehat adalah adanya oposisi yang kuat. Namun, selama masa pemerintahan Jokowi, oposisi justru terlihat semakin terpojok. Koalisi besar yang dibangun oleh Jokowi setelah memenangkan pemilu pada 2019 telah menciptakan kekuatan politik yang dominan di parlemen. Akibatnya, ruang bagi oposisi untuk bersuara dan mengkritik kebijakan pemerintah semakin sempit. Banyak pihak menilai bahwa iklim politik yang terlalu didominasi oleh satu kelompok berpotensi mematikan demokrasi di masa depan.

Kontroversi Undang-Undang dan Protes Publik
Salah satu contoh konkret dari krisis demokrasi di bawah pemerintahan Jokowi adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, yang memicu gelombang protes besar-besaran di berbagai daerah. Banyak masyarakat, khususnya kalangan buruh dan aktivis, merasa bahwa undang-undang tersebut lebih menguntungkan investor dan merugikan pekerja. Proses pengesahan yang dinilai terburu-buru dan minimnya ruang diskusi terbuka membuat publik merasa semakin dijauhkan dari proses demokrasi.

Gelombang protes publik juga mencerminkan kekecewaan luas terhadap bagaimana pemerintah menangani isu-isu penting seperti lingkungan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial. Dengan adanya respons yang cenderung represif dari aparat keamanan, kebebasan berekspresi dan berpendapat juga menjadi salah satu aspek yang semakin terancam.

Warisan Politik Jokowi: Sebuah Pertanyaan Besar
Dengan semakin dekatnya akhir masa jabatan Jokowi, banyak pihak yang bertanya-tanya bagaimana warisan politiknya akan tercatat dalam sejarah Indonesia. Apakah Jokowi akan dikenang sebagai pemimpin yang berhasil membangun infrastruktur besar-besaran namun mengorbankan demokrasi? Ataukah, ia akan diingat sebagai presiden yang menguatkan otoritas eksekutif dengan melemahkan institusi-institusi demokratis?

Yang pasti, warisan politik Jokowi akan terus diperdebatkan di masa mendatang, terutama dalam konteks krisis demokrasi yang sedang terjadi. Ke depan, tantangan terbesar bagi Indonesia adalah bagaimana memulihkan dan memperkuat demokrasi yang inklusif dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Menghadapi Masa Depan Demokrasi
Di ambang krisis demokrasi ini, Indonesia perlu belajar dari masa lalu dan masa pemerintahan Jokowi untuk memperkuat kembali pilar-pilar demokrasi. Pembelajaran ini sangat penting agar bangsa ini tidak terjerumus lebih dalam ke dalam pola politik yang otoriter dan sentralistik.

Dengan masa jabatan Jokowi yang akan segera berakhir, pertanyaan yang muncul adalah apakah penerusnya akan mampu membalikkan tren ini dan membawa Indonesia kembali ke jalur demokrasi yang sehat, atau justru melanjutkan pola kekuasaan yang semakin terkonsentrasi. Hanya waktu yang akan menjawab.

6 komentar