Penulis : Kang Nobar
SUARADPR.COM – Sejak bergulirnya periode DPR RI 2024-2029, perhatian publik tertuju pada beberapa sektor yang membutuhkan transparansi dan evaluasi anggaran, salah satunya adalah olahraga, khususnya sepak bola. Sebagai olahraga paling populer di Indonesia, sepak bola kerap kali menjadi pusat perhatian, baik dari segi prestasi maupun anggaran yang digelontorkan pemerintah. Namun, apakah anggaran besar ini benar-benar berdampak pada kemajuan sepak bola nasional, atau justru membuka celah korupsi?
Mengapa Anggaran Sepak Bola Perlu Dievaluasi?
Setiap tahun, dana besar dialokasikan untuk pembinaan sepak bola nasional melalui berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Meski demikian, prestasi yang diharapkan tidak selalu sejalan dengan besarnya anggaran. Tidak jarang pula terdengar isu bahwa sebagian dana tersebut justru tidak digunakan secara optimal, bahkan diselewengkan.
Melihat kondisi ini, DPR RI periode 2024-2029 memiliki tanggung jawab besar untuk segera mengevaluasi dan memastikan bahwa alokasi anggaran ini benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Tanpa evaluasi yang ketat, bukan tidak mungkin praktik korupsi dalam sektor olahraga, khususnya sepak bola, akan terus terjadi.
Kasus Korupsi di Sektor Olahraga Bukan Hal Baru
Indonesia bukan tanpa sejarah kelam terkait penyalahgunaan anggaran olahraga. Beberapa kasus korupsi di Kemenpora dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menjadi bukti bahwa dana besar di sektor ini rawan untuk disalahgunakan. Tanpa pengawasan dan evaluasi yang serius, potensi terulangnya kasus-kasus semacam ini sangat besar.
DPR RI harus belajar dari pengalaman ini dan menjadikan evaluasi anggaran sebagai langkah pencegahan dini agar sektor olahraga tidak lagi menjadi ladang korupsi. Jika tidak, sepak bola Indonesia hanya akan terus terpuruk, dan uang rakyat akan terus terbuang sia-sia.
Transparansi dan Akuntabilitas Sebagai Solusi
Evaluasi anggaran bukan hanya soal memangkas alokasi dana, tetapi lebih pada memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya. DPR RI perlu mendorong reformasi di tubuh lembaga terkait, termasuk PSSI, agar semua anggaran yang dialokasikan bisa diawasi dengan baik. Transparansi anggaran harus menjadi prioritas, dengan adanya laporan terbuka yang bisa diakses publik.
Tidak hanya itu, pemerintah juga harus meningkatkan kolaborasi dengan lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau jalannya aliran dana di sektor olahraga. Dengan demikian, akan ada kontrol yang lebih ketat terhadap setiap penggunaan anggaran.
Langkah Konkret DPR RI
DPR RI harus segera mengagendakan evaluasi terhadap anggaran olahraga, khususnya sepak bola, sebagai prioritas utama. Mereka perlu memanggil pihak-pihak terkait, mulai dari Kemenpora hingga PSSI, untuk memberikan laporan yang jelas tentang penggunaan dana selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, penting pula dibentuk tim khusus yang mengawasi alokasi dan penggunaan anggaran untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan.
Jika langkah ini dilakukan dengan serius, Indonesia bukan hanya akan terhindar dari kasus korupsi yang terus berulang, tetapi juga berpotensi mengembalikan kejayaan sepak bola nasional yang selama ini dinantikan.
Komentar